Rendahnya serapan anggaran di sejumlah dinas di Karawang menjadi sorotan DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Nathala Sumedha, meminta Pemkab segera melakukan evaluasi menyeluruh. Hal itu disampaikan Nathala saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Ia mengungkapkan, hingga akhir September 2026, ada lima dinas besar yang realisasi anggarannya masih di bawah 40 persen. Padahal, dinas-dinas tersebut menjadi ujung tombak pembangunan daerah sesuai RPJMD.
“Realisasi sampai mendekati akhir September, lima dinas besar rata-rata di bawah 40 persen,” kata Nathala.
Dua OPD yang menjadi sorotan utamanya adalah Dinas PUPR dan Dinas PRKP. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada program pembangunan.
Nathala menilai persoalan ini bukan sekadar soal angka, tapi juga menyangkut kualitas SDM di internal OPD. Ia heran dengan pola penyerapan yang selalu lambat di awal, namun dipaksakan tuntas di akhir tahun.
“Jangan sampai tujuh - delapan bulan bekerja realisasinya di bawah 40 persen, tapi tiga bulan terakhir bisa langsung di atas 90 persen. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Sorotan Nathala tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung persoalan tunda bayar yang terus berulang setiap Perubahan APBD. Ia mengapresiasi Bupati yang sudah menyinggung hal itu, namun ia berharap ada langkah tegas agar tidak menjadi kebiasaan.
“Kami mendukung Pak Bupati, kami partai koalisi. Tapi kami tidak mau setiap perubahan APBD selalu muncul tunda bayar. Jangan sampai jadi TBC,” ucapnya.
Selain anggaran, Nathala juga mengapresiasi langkah Bupati yang aktif sidak ke kantor-kantor dinas untuk mengecek kehadiran ASN. Baginya, sidak itu penting agar ASN benar-benar bekerja, bukan sekadar absen.
Bahkan, ia meminta evaluasi kehadiran ASN juga diterapkan saat rapat paripurna DPRD, karena masih banyak kursi yang kosong. “Keberadaan ASN itu harus benar-benar kerja. Tolong dievaluasi, hari ini saja masih banyak yang kosong di paripurna,” katanya.
Nathala menegaskan, kritiknya bukan untuk menyudutkan pemerintahan saat ini saja. Sejak era Bupati Cellica Nurrachadiana, ia sudah sering mengingatkan soal kedisiplinan ASN dalam menghadiri rapat paripurna.
“Ini bukan baru sekarang saya kritik. Dari zaman Teh Cellica juga saya sudah ingatkan, kenapa rapat paripurna yang waktunya sudah jelas, mereka tidak hadir,” tutupnya.
Redaksi
