Karawang I netone.web.id I - Bupati H. Aep Syaepuloh mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, meresmikan beroperasinya Kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kamis (15/10/2026).
Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan memangkas ketergantungan impor LPG yang selama ini masih sangat tinggi.
Dalam sambutannya, Menko Bahlil mengapresiasi sinergi antara Pertamina dan PT Energi Nusantara Perkasa yang dinilai menjadi contoh nyata kolaborasi untuk menjawab krisis pasokan energi.
Bahlil membeberkan fakta bahwa konsumsi LPG nasional saat ini sudah menyentuh 8,5 juta ton per tahun. Jika ditambah kebutuhan industri besar seperti PT Lotte Chemical Indonesia dan PT Chandra Asri di Cilegon, total kebutuhan bisa melonjak hingga 11-12 juta ton per tahun.
Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 1,8 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor 7 sampai 8 juta ton LPG setiap tahun.
"Kalau ICP di level 90-100 dolar per barel, subsidi yang harus kita tanggung bisa tembus di atas Rp100 triliun. Tidak ada pilihan lain, kita harus optimalkan semua potensi dalam negeri. Hari ini kita mulai langkah nyata menuju kemandirian energi," tegas Bahlil.
Kehadiran kilang baru di Karawang ini diharapkan menjadi penopang utama pasokan regional. Dengan kapasitas produksi 160 ton per hari, kilang ini diproyeksikan mampu memenuhi 10 hingga 15 persen kebutuhan harian LPG di Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mencapai 1.000 - 1.500 ton per hari.
Tak hanya fokus pada LPG, pemerintah juga mendorong percepatan diversifikasi energi. Kementerian ESDM telah menginstruksikan Lemigas dan Ditjen Migas untuk mempercepat pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif.
CNG yang sistemnya mirip jaringan gas (jargas) kini mulai diterapkan di sektor komersial seperti hotel dan restoran. Hasilnya cukup signifikan, mampu menghemat biaya hingga 30-40 persen dibanding LPG, sekaligus membantu efisiensi anggaran negara untuk kemandirian energi berkelanjutan.
Redaksi
