Karawang I netone.web.id I
Sebanyak 675 pegawai Pemerintah Kabupaten Karawang dipastikan memasuki masa purnatugas sepanjang tahun 2026.
Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, kepada KBE Disway pada Rabu, 3 Juni 2026.
Jajang merinci, dari total 675 pegawai yang pensiun, sebanyak 593 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sementara sisanya terdiri dari 28 orang PPPK dan 54 orang PPPK Paruh Waktu.
"Pada tahun 2026 jumlah pegawai yang akan pensiun mencapai 675 orang, terdiri dari 593 PNS, 28 PPPK, dan 54 PPPK Paruh Waktu," ujar Jajang.
Ia menjelaskan, tingginya angka pensiun bukan hanya terjadi tahun ini. Berdasarkan proyeksi BKPSDM, jumlah pegawai yang purnatugas hingga tahun 2029 masih di atas 500 orang per tahun.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemkab Karawang untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pegawai, terutama di sektor pelayanan dasar yang membutuhkan aparatur memadai.
"Kalau sampai tahun 2029, jumlah pegawai yang pensiun masih di atas 500 orang," ucapnya.
Untuk mengantisipasi kekosongan aparatur, Pemkab Karawang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang sudah dilakukan tahun lalu.
Langkah ini dinilai efektif membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai perangkat daerah sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Pemkab juga terus mengevaluasi kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja di masing-masing instansi.
Selain itu, perampingan organisasi juga sudah dijalankan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan struktur birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.
Menurut Jajang, penataan organisasi penting dilakukan menghadapi dinamika kepegawaian beberapa tahun ke depan. Dengan struktur yang lebih ramping, pemanfaatan aparatur bisa lebih optimal.
"Beberapa langkah yang sudah dilakukan di antaranya pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahun lalu dan perampingan organisasi sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan pegawai," jelasnya.
Terkait rekrutmen CPNS tahun ini, Jajang menegaskan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
"Untuk CPNS sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut yang kami terima," tutup Jajang.
Redaksi
